Bojonegoro – Sakti. i-news.site – Proyek pembangunan jalan BKKD di Desa Mlinjeng, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, menuai sorotan tajam dari warga. Jumat. 27/03/2026.
Pasalnya, meski tergolong baru selesai dikerjakan, kondisi jalan sudah menunjukkan kerusakan berupa retakan memanjang di beberapa titik.
Berdasarkan dokumentasi lapangan tertanggal 21 Maret 2026, terlihat jelas retakan melintang yang mengindikasikan adanya persoalan pada struktur maupun mutu pengerjaan.
Retakan tersebut muncul bukan di satu titik saja, melainkan berulang pada badan jalan beton, sehingga memunculkan dugaan kuat bahwa pekerjaan tidak memenuhi standar teknis yang semestinya.
Kondisi ini semakin mengundang pertanyaan publik, mengingat proyek tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan.
Dalam periode ini, seharusnya kualitas pekerjaan masih menjadi tanggung jawab penuh penyedia jasa, termasuk memperbaiki setiap kerusakan tanpa mengurangi mutu konstruksi.
Namun fakta di lapangan menunjukkan indikasi perbaikan yang dilakukan terkesan tidak menyentuh akar persoalan.
Beberapa bagian jalan yang mengalami keretakan justru terlihat seperti ditambal secara sederhana, tanpa perbaikan struktural yang menyeluruh.
“Kalau masih masa pemeliharaan tapi sudah retak seperti ini, berarti ada yang tidak beres sejak awal,” ujar salah satu warga setempat.
Dengan nilai proyek yang mencapai sekitar Rp2,38 miliar, masyarakat menilai hasil pekerjaan seharusnya memiliki kualitas yang jauh lebih baik dan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Retak dini pada beton menjadi indikator serius yang tidak bisa dianggap sepele, karena berpotensi mempercepat kerusakan lebih parah di kemudian hari.
Secara teknis, keretakan pada jalan beton baru bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi, proses pengecoran yang tidak optimal, hingga lemahnya pengawasan saat pelaksanaan.
Jika tidak segera ditangani dengan metode yang tepat, retakan tersebut dapat berkembang menjadi pecah dan amblas.
Warga pun mendesak instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit teknis terhadap mutu pekerjaan.
Selain itu, transparansi dari pihak pelaksana proyek sangat diperlukan agar publik mengetahui apakah pekerjaan telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis.
“Ini uang negara, harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kualitasnya asal jadi,” tegas warga lainnya.
Sorotan ini menjadi penting sebagai bentuk kontrol publik, sekaligus pengingat bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar mengejar penyelesaian proyek, tetapi juga menjamin kualitas dan kebermanfaatan jangka panjang.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait. Namun, tekanan publik terus menguat agar dilakukan langkah korektif selama masa pemeliharaan masih berlangsung, sehingga kerusakan tidak semakin meluas dan kualitas pembangunan tetap terjaga.